Untuk mencegah terulangnya pendadakan strategis perlu dilakukan penguatan terhadap intelijen di Indonesia. Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh dalam rangka penguatan intelijen negara.Soeharto, who truly understood the value of the intelligence functionality and the need to shift quickly, fashioned the Satuan Tugas IntelijenExcept for the Speci
Intelijen Negara tidak mempunyai kewenangan hukum. Jika intelijen mempunyai informasi tentang suatu ancaman terhadap negara maka Intelijen Negara wajib untuk berkoordinasi kepada aparat keamanan untuk melakukan tindakan hukum.Perjalanan Bangsa Indonesia dalam mencapai politik yang adil dan sejahtera sangat panjang. Perubahan dari orde lama menuju o
Tak hanya itu, kemajuan teknologi intelijen juga menimbulkan perhatian. Diyauddin mengingatkan bahwa ketergantungan pada teknologi luar negeri dalam sistem intelijen nasional dapat membawa risiko keamanan yang serius.Vigilance against a perceived communist menace remained a trademark of Suharto's thirty-year presidency. The CIA described the massac
Initiatives to promote intelligence accountability are usually not an easy matter. The situation of your Demise of human legal rights activist Munir Said Thalib [31] over a flight from Indonesia to Amsterdam on September seven, 2004—a suspected “intelligence operation” once the 1998 reforms—is deadlocked. The legal course of action only at
**Agus Joko Pramono** adalah sosok yang telah meninggalkan jejak penting dalam reformasi akuntabilitas keuangan negara di Indonesia. Mengawali kariernya sebagai **Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)**, Agus kemudian menjadi penggerak utama dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di sektor publik. Perjalanan kariernya adalah cerminan